Keberadaan petugas pengawas ketenagakerjaan cukup penting perannnya dalam menjaga stabilitas nasional. Dan dalam hal ini Indonesia masih kekurangan 2.676 Petugas Pengawas Ketenagakerjaan.

Idealnya dibutuhkan sekitar 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi 265.209 perusahaan. Kendati demikian Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Maruli Hasoloan mengatakan, beliau tetap optimis pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia bisa berjalan baik.

Sementara saat ini lebih dari 40.000 bahan kimia digunakan di industri berdampak bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja serta berpotensi menimbulkan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

Dengan pengawasan, pengukuran dan pengujian lingkungan kerja maka akan sangat diperlukan mengingat lingkungan kerja harus memenuhi Nilai Ambang Batas (NAB) agar tidak memberikan dampak gangguan kesehatan tenaga kerja.

Dan dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, 155 kabupaten/kota belum memiliki pengawas ketenagakerjaan. Maruli mengatakan, “Saya optimis pengawasan K3 di pusat dan daerah akan semakin baik khususnya dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memperkuat peran, fungsi, dan independensi pengawas ketenagakerjaan”.

Maka dalam hal ini perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam pengawasan agar penerapan K3 terjamin serta peraturan K3 dapat ditegakkann di tempat kerja”.

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia baru mengetahui masalah K3 setelah memasuki dunia kerja, padahal pendidikan K3 perlu dilakukan sejak dini. Hal tersebut perlu dilakukan karena pengetahuan tentang K3 pada pekerja sangat rendah.

Mengingat Akar permasalahan K3 di Indonesia adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di kalangan industri dan masyarakat. Maka kebanyakan K3 belum menjadi budaya dalam bekerja, jelas Maruli.

Sumber : poskotanews.com