Hutan bakau adalah ekosistem esensial di dunia untuk perikanan dan konservasi. Maka kegiatan rehabilitasi dan restorasi diperlukan untuk melestarikan keberadaan hutan bakau (mangrove) di Indonesia.

Hal setara juga disampaikan oleh Hilman Nugroho, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), beliau mengatakan, “Hutan bakau menyerap karbondioksida lima kali lipat dibandingkan hutan daratan,” ungkapnya dalam International Conference On Sustainable Mangrove Ecosystem di Sanur, Bali, Selasa (18/4).

Diketahui luas ekosistem hutan bakau di Indonesia sekitar 3,5 juta hektare (ha) tersebar di 257 kabupaten dan kota. Dan diperkirakan sekitar lima hingga enam persen dari luasan total tersebut rusak atau hilang setiap tahunnya.

Hal ini disebabkan konversi lahan hutan bakau, pembalakan liar, pencemaran, dan perluasan tambak. Akan tetapi solusi rehabilitasi dapat dilakukan untuk memulihkan kondisi ekosistem mangrove yang sudah rusak supaya fungsinya bisa kembali, sementara restorasi adalah mengembalikan kondisi hutan mangrove untuk memperoleh kembali keanekaragaman hayati dan struktur di dalamnya seperti sedia kala.

Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya melestarikan hutan bakau, salah satunya melibatkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan BUMN dalam rehabilitasi. Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan bakau selanjutnya akan disesuaikan dengan kebijakan lokal masing-masing tempat.

Hilman menyampaikan, “Promosi manfaat hutan bakau untuk ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan, batasan jelas terhadap penebangan kayu di hutan bakau, serta peningkatan produktivitasnya juga perlu diperhatikan”.

Melalui KLHK, Pemerintah telah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mangrove dan pantai sebesar 31.675 ha sepanjang 2010-2014, dan 430 ha pada 2015. Diketahui luasan rehabilitasi meningkat hingga 497 ha pada 2016, dan direncanakan 500 ha tahun ini.

Maka dalam seminar internasional tahun ini yang dihadiri lebih dari 150 peserta berbagai negara, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengatakan hutan bakau berfungsi sebagai pencegah abrasi, intrusi air laut, dan tsunami. Sudikerta mencontohan kerusakan hutan bakau di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai disebabkan pencemaran sampah yang merusak biota laut dan ekosistem sekitarnya.

Menyikapi rencana ini, Pemerintah Provinsi Bali mengambil berbagai langkah untuk mengembalikan fungsinya, namun masih memerlukan dukungan masyarakat. Maka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan bakau, reboisasi, danmelibatkan CSR perusahaan dinilai juga bisa melestarikan bakau.

Sumber : nasional.republika.co.id