Menaker Ingatkan Pentingnya Pembinaan Aspek K3 kepada Pekerja

0
55

Saat ini, pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur dan sarana penunjang produktivitas nasional dengan tujuan pemerataan ekonomi. Dalam pembangunan infrastruktur dan sarana tersebut penting diperhatikan mengenai aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja.

“Kita meminta kepada seluruh perusahaan, baik di pemerintah maupun swasta untuk benar-benar memastikan masalah norma ketenagakerjaan dan K3. Saya juga minta perusahaan dan serikat pekerja untuk membina para pekerja agar memiliki kesadaran mengenai K3,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, saat memimpin Apel Bulan K3 Nasional di Lapangan PLTU Air Anyir, Bangka Belitung, Kamis, 1 Februari 2018.

Turut hadir pada apel tersebut Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PPK dan K3) Sugeng Priyanto, dan GM PLN Wilayah Susiana Mutia.

Kedatangan Hanif beserta rombongan disambut tarian daerah. Dilanjutkan dengan apel bersama karyawan PLTU Air Anyer serta peninjauan PLTU Air Anyer.

Dalam acara itu diberikan pula penghargaan kepada sejumlah perusahaan penyelenggara program K3. Kemudian demo tanggap darurat oleh pihak PLN Sektor Babel.

Di sela kunjungannya, Hanif mengatakan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, antara lain jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan, dan transportasi lain baik udara, darat, maupun laut, serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

“Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” ujar Hanif.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Pada 2015 tercatat terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan pada 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6 persen. Lalu sampai Agustus 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja, tetapi dapat juga mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

“Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” imbuhnya.

Dirinya juga meminta agar implementasi K3 tidak dianggap sebagai beban. Justru sebaliknya, K3 harus dijadikan sebagai investasi. Perusahaan yang mengabaikan K3 justru pada akhirnya harus menanggung berbagai beban materil dan moril yang besar.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan nasional tentang K3, sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga, SP/SB, dan masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3.

“Semua pihak harus bekerja sama agar budaya K3 benar-benar terwujud. K3 harus menjadi bagian budaya kerja,” tuturnya.

Selain itu, keselamatan kerja industri yang mengolah bahan baku berbahaya, menjadi perhatian khusus. Hanif meminta pengawasan tenaga kerja, untuk lebih aktif lagi mengawasi dan mengevaluasi, terutama pada industri yang mengandung bahan berbahaya.

“Kami mendorong pengawasan ke industri berbahan baku berbahaya agar lebih diperhatikan,” jelasnya.